Home » Haji » Eksekusi Tuti Tursilawati, Pemerintah Indonesia Diminta Lebih Tegas pada Arab Saudi

Eksekusi Tuti Tursilawati, Pemerintah Indonesia Diminta Lebih Tegas pada Arab Saudi

Eksekusi mati Tuti Tursilawati, tenaga kerja wanita (TKW) berasal Majalengka, Jawa Barat, oleh pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan atau notifikasi terlebih dahulu pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menuai protes banyak sekali pihak.

Tuti Tursilawati sebelumnya sudah menjalani proses hukuman yang relatif lama , yakni sekitar tujuh tahun. Ia didakwa atas kasus penghilangan nyawa kepada majikannya di tahun 2010.

Sebelumnya, Tuti Tursilawati sudah divonis sanksi mati pada Juni 2011. Dalam beberapa sumber pemberitaan media, Tuti terpaksa melakukan pembunuhan itu karena kerap menerima pemerkosaan dari majikannya.

Farouk Abdullah Alwyni, Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri & Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan, telah seharusnya Pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap otoritas pada Arab Saudi, lantaran sikapnya yg nir melihat Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang devisa negara (ke Arab Saydi) menurut haji & umrah Murah jakarta.

“Tapi protes saja tidak relatif, petugas KBRI atau KJRI Jeddah harus lebih berani dalam menghadapi pihak Arab Saudi terkait proteksi TKI di sana, karena eksekusi tewas tanpa notifikasi bukan kali ini saja,” katanya pada Jakarta, kemarin.

Menurut Farouk yg sempat mukim di Arab Saudi, ada kesan pihak Arab Saudi meremehkan petugas Indonesia pada sana terkait duduk perkara WNI. Berbeda jauh perlakuannya terhadap warga dari negara-negara Eropa atau Amreika yang teribat kasus aturan, pihak otoritas Arab Saudi bertindak hati-hati.

“Saya mengimbau petugas KBRI atau KJRI lebih ‘fight’ lagi, ‘all out’ dalam membela & melindungi WNI pada Arab Saudi. Kalau perlu tarik seluruh staf supaya Indonesia nir diremehkan,” ujar Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Farouk menilai, kasus hukuman mati Tuti tanpa notifikasi ini sebagai pelajaran bagi pemerintah Indonesia buat mengevaluasi diplomasi luar negeri yg ada kini ini supaya mampu lebih aktif dan berani tentang proses aturan terhadap WNI.

Ikhwalnya, pada kasus sanksi meninggal seringkali terjadi cara-cara ‘unfair trial’, sebagai akibatnya harus ada pendampingan maksimal dari negara supaya eksekusi mangkat bisa dicegah menurut awal penanganan perkara.

Juga berkaca berdasarkan dugaan pembunuhan berencana wartawan berasal Saudi, Jamal Khashoggi di Turki yg menaruh sinyalemen betapa brutalnya perlakuan pihak tertentu pada Arab Saudi terhadap hak azasi seseorang.

Dalam masalah Tuti, otoritas Arab Saudi dipercaya melanggar Konvensi Wina Tahun 1963 dan tidak adanya perubahan sistem aturan yg bisa melindungi pekerja migran.

Atas dasar itu, alumnus New York University (MA) & University of Birmingham (MBA) ini menyarankan supaya pemerintahan Presiden Jokowi Widodo mempertimbangkan aksi aksi yang jauh lebih tegas jika Arab Saudi terus mengabaikan permintaan Indonesia buat memberikan notifikasi apabila akan dilakukan hukuman mati terhadap WNI.

Artinya, menaruh “pressure” yang lebih bertenaga lagi sebagai bentuk protes bangsa Indonesia.